Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago) yang terbentuk oleh pertemuan dua lempeng mayor benua dan samudra. Maka dari itu, banyak gunung-gunung muda membentang di sepanjang kepulauan Indonesia. Dari kajian Geografis, hal ini menguntungkan Indonesia dari segi sumber daya alam. Salah satu ciri tanah vulkan adalah unsur hara yang subur memungkinkan tumbuhnya berbagai vegetasi tanaman sesuai dengan fenomena dan keadaan ciri khas masing-masing wilayahnya.
Semenjak masa pemerintahan orde baru, rezim Suharto telah mencanangkan program desa swasembada, yaitu salah satu bentuk upaya memberdayakan ketahanan pangan. Melihat dari potensi yang ada di Indonesia sebagai lahan pertanian yang subur, padi menjadi salah satu produk pertanian utama yang kemudian menciptakan varietas bijih unggulan menjadi salah satu unsur sembilan bahan pokok yang sehari-hari dikonsumsi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.
Indonesia yang merupakan negara subur dan kaya akan hasil alam, memang sangat miris melihat keadaan yang sekarang ini mengimpor beras dari luar negeri. Pemerintah berdalih untuk keseimbangan neraca perdagangan atau semacamnya. Akibatnya, petani dalam negeri tidak bisa memberdayakan hasil panennya. Harga padi yang dijual petani dibeli oleh pemerintah dengan harga yang murah, dengan mengedepankan bantuan dana dari koperasi, dan dalam bentuk bantua lainnya.
Pertanian yang kini merupakan ciri khas negara agraris lambat laun akan tergerus oleh pembangunan yang tidak terkontrol serta AMDAL yang tidak diprediksi secara tepat. Bappeda merupakan salah satu instansi pemerintah / lembaga yang berwenang mengatur jalannya perencanaan dan pembangunan wilayah 20 tahunan ke depan. Sehingga, optimalisasi pembangunan akan terpantau sesuai dengan target yang semestinya menjadi acuan pembangunan yang layak sehingga horizon tanah, kesuburan tanah terjaga.
Daerah pertanian pada umumnya adalah daerah pedesaan, karena merujuk pada peraturan menteri dalam negeri, presentase 60% cakupan wilayah pedesaan adalah penggunaan lahan pada sektor pertanian. Agaknya menjadi perhatian, antara pembangunan infra struktur yang berada dalam kawasan pertanian turut dikembangkan menurut potensinya.
Contoh dari pengembangannya dalah mendirikan desa agro wisata pertanian, sehingga akan muncul percontohan daerah yang mampu memproduksi padi dengan kualitas yang handal dalam kancah negeri maupun internasional. Julukan lumbung padi Asia sampai saat ini masih dipegang oleh negara Thailand, mengapa bukan Indonesia ? ada yang salah ? sistem atau kolektifitas ?
Tahukah anda? Ketahanan pangan nasional adalah bentuk dari tercukupinya kebutuhan pokok rakyat indonesia dalam hal produktifitas sumber daya masyarakat daerah. Jika untuk makan saja mereka masih kebingunan untuk mencari sesuap nasi apakah ini yang dimaksud dengan Indonesia yang kaya?
Solusi bagi pemerintah yang memegang tonggak laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, perlu memperhatikan kesejahteraan para pahlawan ketahanan pangan, yaitu petani. Pasalnya, banyak permasalahan yang dijumpai oleh para penggarap lahan pertanian tersebut, seperti kebutuhan pupuk yang semakin mahal, belum lagi kekeringan dan cuaca yang sulit ditebak akhir-akhir ini.
Belum lagi permasalahan alih fungsi lahan yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di daerah Papua. Seperti yang kita ketahui, daerah Papua merukapan daerah perbukitan struktural, sedikit sekali lahan dataran banjir (fluvial) yang dapat ditanami padi. Jika dipaksa untuk ditanami memang sangat memungkinkan akan tetapi dampak yang lain megnintai, antara lain longsor dan kekeringan akan mengancam. Pasalnya, fungsi lain lahan pertanian selain untuk penggunaan lahan produksi adalah sebagai pengatur siklus hidrologi di kawasan lingkungan /daerah tersebut.
Ketahanan pangan beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia, disisi lain juga perlu diperhatikan kesejahteraan petani. Kasus yang terjadi, sering ada penyusutan APBD untuk tingkat desa. Tahun 2012 saja, dari dana yang dianggarkan 483 Juta dipangkas menjadi 300an juta oleh pemerintah daerah. Apa hubungannya antara desa dengan petani? Perlu diingat! Bahwa berdasarkan peraturan mendagri, definisi desa adalah salah satu wilayah yang 60%-nya adalah lahan pertanian. Hal ini menjadi variabel yang turut mempengaruhi kesejahteraan petani. Karena dilihat dari kebutuhan pupuk untuk pertanian, dan harga jual produksi pertanian.
Paradigma yang terjadi sekarang ini yang menimbulkan produktifitas petani di Indonesia turun, adalah masyarakat Desa yang sudah merasa cukup untuk memnuhi kebutuhan pangannya saja, sudah disyukuri. Hal ini tidak meningkatkan produktifitas pertanian sebagai salah satu komoditas penghasilan / pendapatan suatu daerah.
Inovasi-inovasi yang sekarang ini, sudah mulai menggeliat adalah adanya salah satu program pemerintah yaitu PNPM mandiri. Tetapi program tersebut masih terkendala SDM . Karena program berjalan dengan baik tidak ke semua wilayah suatu daerah. Hanya sebagian kecil yang sukses menjalankan program tersebut dengan memberdayakan petani-petani daerah yang mengaharapkan keuntungan dari hasil jerih payah pertanian mereka.
Ada lagi, permasalahan UMP (upah minimum provinsi) yang baru saja di sahkan oleh pemerintah. Ini berdampak pada biaya sewa jasa buruh tani itu sendiri. Sedangkan penggarapan suatu lahan sawah, masih ada yang tidak sebanding dengan hasil produksi yang dijual. Petani hanya mengharap panen untuk kebutuhan pribadi saja.
Pemberdayaan program pertanian yang sekarang berkembang untuk menghidupkan ranah sampai tingkat akar rumput, sudah saatnya digerakan. Adanya PNPM, diharapkan mampu menembus angka kemiskinan serta mendongkrak daya ketahanan pangan. Dalam langkah mewujudkannya, masyarakat dapat dibina oleh lembaga atau instansi terkait supaya menghasilkan produk unggulan. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya agraria sebagai bentuk kebangkitan Indonesia sebagai negara agraris yang patut untuk di banggakan.
Ingatkah anda pada Pancasila? Silahkan amati lagi tentang sila ke lima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Faktanya, sekarang keadaan sosial di Indonesia terjadi GAP atau jarak berupa kesenjangan yang teramat kontras dengan mengalirnya paham neoliberlisme di pasar bebas, pembawa demokratisasi global, membimbing berbagai celah-celah kepentingan tertentu yang elitis, bahkan dikhawatirkan bukan lagi menjadi bentuk negara yang demokratis melainkan oligarkis.
Semenjak masa pemerintahan orde baru, rezim Suharto telah mencanangkan program desa swasembada, yaitu salah satu bentuk upaya memberdayakan ketahanan pangan. Melihat dari potensi yang ada di Indonesia sebagai lahan pertanian yang subur, padi menjadi salah satu produk pertanian utama yang kemudian menciptakan varietas bijih unggulan menjadi salah satu unsur sembilan bahan pokok yang sehari-hari dikonsumsi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.
Indonesia yang merupakan negara subur dan kaya akan hasil alam, memang sangat miris melihat keadaan yang sekarang ini mengimpor beras dari luar negeri. Pemerintah berdalih untuk keseimbangan neraca perdagangan atau semacamnya. Akibatnya, petani dalam negeri tidak bisa memberdayakan hasil panennya. Harga padi yang dijual petani dibeli oleh pemerintah dengan harga yang murah, dengan mengedepankan bantuan dana dari koperasi, dan dalam bentuk bantua lainnya.
Pertanian yang kini merupakan ciri khas negara agraris lambat laun akan tergerus oleh pembangunan yang tidak terkontrol serta AMDAL yang tidak diprediksi secara tepat. Bappeda merupakan salah satu instansi pemerintah / lembaga yang berwenang mengatur jalannya perencanaan dan pembangunan wilayah 20 tahunan ke depan. Sehingga, optimalisasi pembangunan akan terpantau sesuai dengan target yang semestinya menjadi acuan pembangunan yang layak sehingga horizon tanah, kesuburan tanah terjaga.
Daerah pertanian pada umumnya adalah daerah pedesaan, karena merujuk pada peraturan menteri dalam negeri, presentase 60% cakupan wilayah pedesaan adalah penggunaan lahan pada sektor pertanian. Agaknya menjadi perhatian, antara pembangunan infra struktur yang berada dalam kawasan pertanian turut dikembangkan menurut potensinya.
Contoh dari pengembangannya dalah mendirikan desa agro wisata pertanian, sehingga akan muncul percontohan daerah yang mampu memproduksi padi dengan kualitas yang handal dalam kancah negeri maupun internasional. Julukan lumbung padi Asia sampai saat ini masih dipegang oleh negara Thailand, mengapa bukan Indonesia ? ada yang salah ? sistem atau kolektifitas ?
Tahukah anda? Ketahanan pangan nasional adalah bentuk dari tercukupinya kebutuhan pokok rakyat indonesia dalam hal produktifitas sumber daya masyarakat daerah. Jika untuk makan saja mereka masih kebingunan untuk mencari sesuap nasi apakah ini yang dimaksud dengan Indonesia yang kaya?
Solusi bagi pemerintah yang memegang tonggak laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, perlu memperhatikan kesejahteraan para pahlawan ketahanan pangan, yaitu petani. Pasalnya, banyak permasalahan yang dijumpai oleh para penggarap lahan pertanian tersebut, seperti kebutuhan pupuk yang semakin mahal, belum lagi kekeringan dan cuaca yang sulit ditebak akhir-akhir ini.
Belum lagi permasalahan alih fungsi lahan yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di daerah Papua. Seperti yang kita ketahui, daerah Papua merukapan daerah perbukitan struktural, sedikit sekali lahan dataran banjir (fluvial) yang dapat ditanami padi. Jika dipaksa untuk ditanami memang sangat memungkinkan akan tetapi dampak yang lain megnintai, antara lain longsor dan kekeringan akan mengancam. Pasalnya, fungsi lain lahan pertanian selain untuk penggunaan lahan produksi adalah sebagai pengatur siklus hidrologi di kawasan lingkungan /daerah tersebut.
Ketahanan pangan beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia, disisi lain juga perlu diperhatikan kesejahteraan petani. Kasus yang terjadi, sering ada penyusutan APBD untuk tingkat desa. Tahun 2012 saja, dari dana yang dianggarkan 483 Juta dipangkas menjadi 300an juta oleh pemerintah daerah. Apa hubungannya antara desa dengan petani? Perlu diingat! Bahwa berdasarkan peraturan mendagri, definisi desa adalah salah satu wilayah yang 60%-nya adalah lahan pertanian. Hal ini menjadi variabel yang turut mempengaruhi kesejahteraan petani. Karena dilihat dari kebutuhan pupuk untuk pertanian, dan harga jual produksi pertanian.
Paradigma yang terjadi sekarang ini yang menimbulkan produktifitas petani di Indonesia turun, adalah masyarakat Desa yang sudah merasa cukup untuk memnuhi kebutuhan pangannya saja, sudah disyukuri. Hal ini tidak meningkatkan produktifitas pertanian sebagai salah satu komoditas penghasilan / pendapatan suatu daerah.
Inovasi-inovasi yang sekarang ini, sudah mulai menggeliat adalah adanya salah satu program pemerintah yaitu PNPM mandiri. Tetapi program tersebut masih terkendala SDM . Karena program berjalan dengan baik tidak ke semua wilayah suatu daerah. Hanya sebagian kecil yang sukses menjalankan program tersebut dengan memberdayakan petani-petani daerah yang mengaharapkan keuntungan dari hasil jerih payah pertanian mereka.
Ada lagi, permasalahan UMP (upah minimum provinsi) yang baru saja di sahkan oleh pemerintah. Ini berdampak pada biaya sewa jasa buruh tani itu sendiri. Sedangkan penggarapan suatu lahan sawah, masih ada yang tidak sebanding dengan hasil produksi yang dijual. Petani hanya mengharap panen untuk kebutuhan pribadi saja.
Pemberdayaan program pertanian yang sekarang berkembang untuk menghidupkan ranah sampai tingkat akar rumput, sudah saatnya digerakan. Adanya PNPM, diharapkan mampu menembus angka kemiskinan serta mendongkrak daya ketahanan pangan. Dalam langkah mewujudkannya, masyarakat dapat dibina oleh lembaga atau instansi terkait supaya menghasilkan produk unggulan. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya agraria sebagai bentuk kebangkitan Indonesia sebagai negara agraris yang patut untuk di banggakan.
Ingatkah anda pada Pancasila? Silahkan amati lagi tentang sila ke lima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Faktanya, sekarang keadaan sosial di Indonesia terjadi GAP atau jarak berupa kesenjangan yang teramat kontras dengan mengalirnya paham neoliberlisme di pasar bebas, pembawa demokratisasi global, membimbing berbagai celah-celah kepentingan tertentu yang elitis, bahkan dikhawatirkan bukan lagi menjadi bentuk negara yang demokratis melainkan oligarkis.
